PristiwaNews // MEDAN – Transformasi Kemenkumham menjadi tiga Kementerian yang terpisah tak menjadi tabir penyanggah kolaborasi antar-instansi. Hal ini tampak jelas dalam kolaborasi antara Kementerian HAM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Imigrasi-Pemasyarakatan pada Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI terkait laporan keuangan Kemenkumham 2024, Senin (14/4/25).
Kantor Wilayah Kementerian HAM (KemenHAM) Sumatera Utara-Kepulauan Riau turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian. Kegiatan ini digelar di Aula Kementerian Hukum Sumatera Utara dan dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Satker di Medan sekitar. Sebagai bagian dari KemenHAM Sumut-Kepri, Kakanwil Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.H. didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hotmonaria Damanik.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Pemeriksa, Cahyo Nurhadi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pasca-pemisahan Kemenkumham. “Pemeriksaan ini tidak hanya mengevaluasi laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa proses transformasi kelembagaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.(Loan)
