PristiwaNews || “Puncak Berkembang, Alam Terjaga”
BOGOR – Karukunan Wargi Puncak (KWP) angkat suara menyikapi klaim salah satu pengusaha yang merasa sudah memiliki izin lengkap di enam lokasi wisata kawasan Puncak.
Menurut KWP, kepemilikan izin tidak serta-merta menjadi jaminan pengelolaan wisata bebas dari risiko kerusakan lingkungan.Juru Bicara KWP menegaskan, langkah pengawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan setiap pengembangan pariwisata berjalan tepat dan bertanggung jawab.
“KLH menegakkan aturan dari perspektif lingkungan. Kami tentu ingin Puncak berkembang, tapi semua harus seimbang dengan kelestarian alam,” kata Juru Bicara KWP.Isu pencabutan sanksi administrasi pun menjadi perhatian.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari KLH soal hal ini. KWP menegaskan, pencabutan sanksi hanya bisa dilakukan jika kewajiban sebelumnya telah dipenuhi sepenuhnya.
“Kalau perusahaan terbukti patuh dan memenuhi kewajibannya, wajar jika sanksi dicabut. Tapi itu harus jelas proses dan dasarnya,” tambah Juru Bicara KWP.
Selain itu, KWP menyoroti perlunya proses perizinan yang terkoordinasi melalui PTPN. Mereka menilai, perusahaan yang sudah memiliki izin seharusnya tidak egois, melainkan mengajak mitra lain untuk mengikuti prosedur yang sama.
“Informasi valid menunjukkan proses perizinan akan dibuat satu pintu melalui PTPN. Jika ada yang sudah mengantongi izin, mestinya membantu rekan lain agar sama-sama bisa mematuhi aturan,” kata Juru Bicara KWP.
KWP juga mengingatkan komitmen awal masyarakat Puncak dalam menjaga lingkungan. Sebelum isu penyegelan ramai, warga setempat sudah sepakat melawan praktik alih fungsi lahan yang merusak kawasan.
“Saat pemerintah mulai bergerak, muncul protes. Padahal ekonomi warga perlu tumbuh, tapi nilai lingkungan, sosial, dan kearifan lokal wajib dijaga,” ujar Juru Bicara KWP.
KWP menegaskan, pembangunan pariwisata hanya berkelanjutan bila dilandasi tanggung jawab, transparansi, dan komitmen menjaga alam.
KWP Ingatkan KLH Soal Taman Safari Indonesia
Selain soal izin, KWP melalui Ustad Baidon mengingatkan KLH untuk bersikap tegas dan transparan terkait temuan pencemaran lingkungan di Taman Safari Indonesia, Puncak.
Aliran Sungai Cisarua, yang menjadi sumber air baku bagi warga hilir, tercemar dan memerlukan perhatian serius. KWP menekankan bahwa langkah penyegelan dan sanksi administrasi saja tidak cukup. Publikasi hasil temuan, sosialisasi kepada masyarakat, dan tindakan pencegahan yang berkesinambungan sangat dibutuhkan.
“KLH perlu memastikan perlindungan lingkungan tidak berhenti pada sanksi semata. Langkah tegas dan terbuka juga penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Ustad Baidon.
Dengan pengingat ini, KWP berharap Puncak tetap bisa berkembang secara ekonomis tanpa mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Reporter/Red
