PristiwaNews || “Demi Menjaga Citra di Hadapan Gubernur Dedi Mulyadi, Dinas PUPR dan DLHK Depok Mendadak Turun ke Kali: Fenomena Insidental yang Ungkap Lemahnya Sistem Pengelolaan Sampah Kota”
Depok – Fenomena aneh terjadi di pusat pemerintahan Kota Depok pada Selasa (21/10/2025) sore. Menjelang kedatangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir untuk penandatanganan Deklarasi dan MoU Pengelolaan Tambang, petugas Dinas PUPR dan DLHK Kota Depok tiba-tiba dikerahkan untuk membersihkan Kali Cabang Tengah yang berada tepat di depan Balai Kota Depok.
Biasanya, kali tersebut dipenuhi tumpukan sampah yang dibiarkan berminggu-minggu. Namun kali ini pemandangan berubah drastis. Petugas berseragam oranye dan biru tampak sibuk menyapu, mengangkat sampah, dan menuruni bantaran kali.
Warga sekitar menyebut kejadian itu sebagai fenomena anomali, sebab hal serupa hanya terjadi jika ada pejabat pusat atau provinsi datang ke Depok.
“Ada acara apa di Balai Kota? Kok tiba-tiba banyak petugas turun ke kali bersihin sampah, padahal biasanya dibiarkan begitu saja,” ujar seorang warga yang tinggal tak jauh dari kompleks Balai Kota, heran melihat perubahan mendadak tersebut.
Warga lain yang sering melintas di kawasan Dibaleka menimpali dengan nada satir:
“Maunya Gubernur Dedi Mulyadi tiap hari datang ke Depok, biar kali di depan Balai Kota bersih terus. Bukan cuma kalau ada pejabat aja,” katanya sambil menggeleng.
Fenomena ini menjadi sindiran keras terhadap kultur birokrasi Kota Depok, yang cenderung bergerak hanya ketika ada sorotan publik atau kunjungan pejabat.
Kinerja dinas di lingkungan Pemkot Depok dinilai masih jauh dari profesionalisme dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. Budaya “menunggu diperintah” tampak mengakar kuat di kalangan ASN.
Ironisnya, kejadian seperti ini bukan pertama kali. Pada Maret 2025 lalu, Gubernur Dedi Mulyadi juga melakukan inspeksi mendadak dan menemukan tumpukan sampah menggunung di Kali Cabang Tengah, tepat di depan Balai Kota. Saat itu, Dedi menegur keras jajaran Pemkot Depok, terutama Kepala Dinas PUPR, Citra Indah Yulianty.
“Ini pusat pemerintahan, tapi sampah berserakan seperti tidak ada tanggung jawab. Kalau di depan Balai Kota saja seperti ini, bagaimana di wilayah lainnya?” tegas Dedi kala itu.
Citra sempat berkilah bahwa sampah tersebut baru muncul, namun Dedi langsung membantah:
“Enggak, itu sampah lama. Sudah berminggu-minggu, bukan baru hari ini,” ujar Dedi dengan nada tinggi.
Wali Kota Depok Supian Suri yang turut hadir saat itu hanya bisa terdiam menghadapi kritik tajam Gubernur.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kota Depok masih bersifat insidental, bukan sistemik. Pemerintah kota tampak belum memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan—padahal, persoalan kebersihan adalah cermin dari tata kelola perkotaan itu sendiri.
Kritik terhadap Dinas PUPR dan DLHK Depok pun kian meluas. Banyak pihak menilai mental ASN di Pemkot Depok terlalu birokratis, lamban, dan minim inisiatif.
Seorang akademisi dari Universitas Katolik Santo Thomas menilai bahwa lemahnya etika kerja dan pengawasan internal menjadi akar masalah stagnasi birokrasi Depok.
“Kalau kinerja baru bergerak karena tekanan atasan atau kunjungan pejabat, artinya sistem kontrol tidak jalan dan budaya malu sudah mati,” ujarnya.
Padahal, Pemkot Depok memiliki APBD yang terus meningkat setiap tahun, termasuk anggaran besar untuk kebersihan dan infrastruktur. Namun kenyataan di lapangan tak sebanding: jalan rusak, drainase mampet, dan sungai kotor masih jadi keluhan klasik warga.
Kunjungan Gubernur Dedi Mulyadi kali ini kembali membuka luka lama: bahwa wajah Balai Kota Depok bukanlah simbol pelayanan, melainkan cermin dari tumpukan masalah yang selama ini disapu di bawah karpet.
Erix MS | Tim PristiwaNews
