PristiwaNews // MEDAN – Jajaran Imigrasi di Sumatera Utara memperkuat komitmen kolaboratif dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara guna mengoptimalkan pengawasan wilayah dan lalu lintas orang asing.
Komitmen ini ditegaskan dalam kunjungan kerja strategis Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., yang didampingi para kepala kantor imigrasi di wilayah Sumut ke Kantor Kejati Sumut di Medan pada Rabu (8/7).
Dalam kunjungan ini, Parlindungan didampingi langsung oleh Kakanimsus Medan Uray Avian, Kakanim Belawan Eko Rajagukguk, Kakanim Pematangsiantar Benyamin Kali Patembal Harahap, Kabid Doklanintaltuskim Kantor Wilayah, serta jajaran pejabat struktural lainnya.
Langkah ini diambil untuk menyelaraskan tindakan hukum yang tegas sekaligus humanis terhadap potensi pelanggaran pidana keimigrasian. Parlindungan, menyampaikan bahwa sinergi antar instansi adalah kunci utama dalam menjaga kedaulatan negara.
“Sinergi dengan Kejaksaan adalah langkah nyata kami untuk menghadirkan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Kita harus memastikan bahwa setiap mobilitas orang asing di Sumatera Utara berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Parlindungan.
Sambut hangat kunjungan tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Eko Adhyaksono, S.H., M.H., menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung langkah-langkah strategis keimigrasian.
“Kejati Sumut siap mengawal visi Imigrasi Sumut dalam mengedepankan penegakan hukum keimigrasian. Kerja sama yang solid ini akan mempercepat penanganan perkara keimigrasian secara profesional, demi terciptanya iklim wilayah yang aman dan kondusif,” tegas Eko Adhyaksono.
Kolaborasi erat ini merupakan implementasi nyata dari visi “Imigrasi untuk Rakyat” yang diamanatkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. Selain itu, penguatan hubungan kelembagaan ini juga menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, demi menghadirkan pelayanan publik yang prima dan penegakan hukum yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.(Loan)
