Pristiwa News || Habis Sudah Tanah Surga Cisarua, Ironi Hidup ditanah Surga
PUNCAK, CISARUA — Polemik penguasaan dan pemanfaatan lahan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, kembali mencuat. Sejumlah bidang tanah yang disebut berada di kawasan HGU PTPN 1 Regional 2 Unit Agrowisata Gunung Mas diduga telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata, mulai dari camping ground, homestay hingga vila.
Persoalan tersebut kini semakin kompleks setelah muncul informasi mengenai adanya lahan yang disebut masuk dalam area BJA (Bukit Jonggol Asri), yang menurut informasi yang diterima Pristiwa News berkaitan dengan lahan hasil tukar guling kawasan kehutanan Jonggol dengan kawasan kehutanan di Puncak, Cisarua.
Lahan yang disebut masuk area BJA tersebut juga dikaitkan dengan nomor identifikasi 00139 di BPN atas nama Bukit Jonggol Asri (BJA).
Namun, seluruh informasi mengenai batas, status dan hubungan antarbidang tersebut masih membutuhkan verifikasi resmi melalui dokumen ATR/BPN, instansi kehutanan dan pihak-pihak yang menguasai atau memiliki hak atas lahan.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah:
Jika di satu kawasan terdapat HGU PTPN 1 Regional 2 dan area yang disebut sebagai BJA, di mana sebenarnya batas masing-masing bidang? Siapa yang menguasai secara fisik? Dan atas dasar apa bangunan wisata dapat berdiri di atasnya?
HGU Nomor 299 Jadi Sorotan
Berdasarkan dokumen yang disebut menjadi dasar kepemilikan, sebagian areal yang dipersoalkan tercatat dalam Sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008 atas nama PTPN 1 Regional 2 Unit Agrowisata Gunung Mas.
Jika benar terdapat penguasaan fisik atau pembangunan di dalam bidang HGU tersebut tanpa persetujuan pemegang hak, persoalannya tidak lagi sekadar transaksi antarwarga.
Ada persoalan yang menyangkut status penguasaan tanah, legalitas pemanfaatan, perizinan bangunan, tata ruang dan lingkungan hidup.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan peta dan koordinat resmi, bukan hanya berdasarkan klaim para pihak.
Dibeli dari Petani, Tetapi Apa yang Sebenarnya Dibeli?
Salah satu informasi yang mencuat menyebutkan bahwa lahan yang kini dikuasai telah diperoleh dari petani melalui mekanisme oper alih garap.
Pihak yang menguasai lahan disebut memiliki dokumen pengalihan garapan yang diketahui atau ditandatangani oleh unsur lingkungan setempat, termasuk RT, RW dan kepala desa/lurah.
Namun, dokumen tersebut perlu diuji dengan status hak atas tanah.
Sebab apabila bidang tanah masih tercatat sebagai HGU PTPN, maka perlu dijelaskan:
Apakah yang dialihkan benar-benar hak atas tanah, atau hanya penguasaan/penggarapan secara fisik?
Dan apabila hanya hak garap yang dialihkan, bagaimana kemudian bisa menjadi dasar pembangunan kawasan wisata komersial?
Surat yang dibuat atau diketahui oleh aparat lingkungan tidak otomatis mengubah status hak atas tanah.
Karena itu, dokumen oper alih garap harus dicocokkan dengan dokumen pertanahan resmi.
Narasumber: Jangan Hanya Periksa Bangunan, Periksa Asal-usul Tanah
Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Kepada Pristiwa News, sumber tersebut menyatakan bahwa persoalan ini harus dilihat dari asal-usul penguasaan tanah.
«“Yang harus dilihat bukan hanya surat oper alih garapnya. Pertanyaannya, tanah itu statusnya apa dan siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Kalau memang masih masuk HGU, harus jelas siapa yang memberikan izin untuk menguasai dan membangun di atasnya,” ujar sumber tersebut.»
Ia juga mempertanyakan perubahan fungsi lahan dari penggarapan menjadi kegiatan wisata.
«“Kalau awalnya hanya garapan, jangan sampai kemudian berubah menjadi vila, homestay atau camping ground. Harus diperiksa dari awal, siapa yang menguasai, bagaimana proses oper alih garapnya, dan apakah ada persetujuan dari pemegang HGU,” katanya.»
Menurut sumber tersebut, pemerintah harus melakukan pengukuran dan pemetaan ulang apabila terdapat perbedaan klaim.
«“Jangan hanya melihat bangunannya. Periksa juga tanahnya. Kalau memang berada di dalam HGU, buka dokumennya dan cocokkan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.»
Muncul Nama Bukit Jonggol Asri
Selain HGU PTPN 1 Regional 2, informasi lain yang diterima Pristiwa News menyebut adanya bidang lahan yang masuk dalam area Bukit Jonggol Asri (BJA).
Menurut informasi tersebut, area BJA dikaitkan dengan lahan hasil tukar guling kehutanan Jonggol dengan kawasan kehutanan yang berada di Puncak Cisarua.
Bidang tersebut disebut memiliki nomor identifikasi di BPN 00139 atas nama Bukit Jonggol Asri.
Namun, informasi tersebut perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
Sebab untuk mengetahui status sebenarnya, diperlukan pencocokan antara peta bidang, sertifikat, koordinat, dokumen tukar guling, status kawasan kehutanan serta kondisi fisik di lapangan.
Jika ternyata terdapat bidang yang secara administratif masuk area BJA namun secara fisik dikuasai pihak lain, maka persoalan tersebut perlu segera ditelusuri.
Jangan Sampai Ada Tumpang Tindih Bidang
Keberadaan dua informasi mengenai HGU PTPN 1 Regional 2 dan area BJA membuat pemetaan menjadi sangat penting.
Pemerintah harus memastikan apakah bidang-bidang tersebut berdiri sendiri, berbatasan, atau justru terdapat bagian yang saling bersinggungan.
Setidaknya perlu dilakukan pencocokan:
- Sertifikat HGU PTPN 1 Regional 2;
- Peta bidang HGU Nomor 299;
- Titik koordinat dan batas fisik HGU;
- Dokumen area Bukit Jonggol Asri;
- Nomor identifikasi BJA yang disebut 00139;
- Dokumen terkait tukar guling kawasan kehutanan;
- Batas kawasan kehutanan;
- Riwayat penguasaan dan pemanfaatan lahan;
- Dokumen oper alih garap;
- Bangunan dan kegiatan usaha yang saat ini berdiri di lokasi.
Dengan pemetaan tersebut, publik dapat mengetahui secara jelas tanah mana yang masuk HGU, tanah mana yang masuk area BJA dan siapa yang memiliki dasar hukum untuk menguasainya.
Jika Hasil Tukar Guling, Dasarnya Harus Terang
Jika benar area BJA merupakan bagian dari lahan hasil tukar guling kawasan kehutanan, maka dokumen dan proses tukar guling tersebut juga harus dapat diverifikasi.
Pertanyaannya:
Bidang mana yang menjadi objek tukar guling?
Siapa pemegang hak atau pengelolanya?
Bagaimana batas bidangnya?
Apakah bidang tersebut sudah memiliki status pertanahan yang jelas?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah pembangunan wisata yang ada saat ini berada di dalam bidang tersebut?
Semua pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan cerita dari mulut ke mulut.
Harus ada dokumen.
Harus ada peta.
Harus ada koordinat.
Dan harus ada pemeriksaan lapangan.
Pembangunan Wisata Ikut Dipertanyakan
Persoalan berikutnya adalah keberadaan bangunan dan fasilitas wisata.
Vila, homestay, camping ground maupun fasilitas penunjangnya tidak hanya membutuhkan dasar penguasaan tanah, tetapi juga harus memenuhi ketentuan pembangunan dan pemanfaatan ruang.
Pemerintah perlu memastikan apakah bangunan-bangunan tersebut telah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan apakah kegiatan wisatanya sesuai dengan ketentuan tata ruang serta lingkungan.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“Tanah ini milik siapa?”
Tetapi harus dilanjutkan:
“Siapa yang menguasai?”
“Atas dasar apa?”
“Siapa yang memberi izin?”
“Apakah bangunannya legal?”
“Apakah kegiatan wisatanya sesuai tata ruang?”
Puncak Bukan Sekadar Tanah untuk Bisnis
Persoalan menjadi semakin penting karena berada di kawasan Puncak.
Kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih besar daripada sekadar kawasan wisata.
Perubahan lahan terbuka menjadi bangunan, jalan, parkir dan fasilitas wisata berpotensi memengaruhi kemampuan tanah menyerap air serta meningkatkan limpasan permukaan.
Jika pembangunan tidak terkendali, masyarakat di wilayah yang lebih rendah dapat ikut merasakan dampaknya.
Sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan juga menyoroti persoalan tersebut.
«“Puncak itu bukan sekadar tempat untuk membangun vila atau tempat wisata. Ada fungsi resapan air yang harus dijaga. Kalau lahan terbuka terus berubah menjadi bangunan, jalan dan area parkir, pemerintah harus menghitung dampaknya terhadap air dan lingkungan,” tuturnya.»
Ia berharap pemerintah tidak menunggu sampai persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
«“Yang dibutuhkan sekarang bukan saling klaim. Turun ke lapangan, ukur batas HGU, periksa dokumen, cocokkan dengan bangunan yang ada. Setelah itu baru bisa diketahui siapa yang benar dan siapa yang tidak,” katanya.»
Jangan Sampai HGU Hanya Tinggal Nama
Kasus ini menjadi peringatan serius mengenai lemahnya pengawasan terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Jangan sampai tanah yang secara administratif tercatat sebagai HGU perusahaan negara, secara fisik perlahan berubah menjadi kawasan bisnis privat melalui rangkaian transaksi penggarapan.
Begitu pula dengan area yang disebut sebagai BJA.
Jika benar memiliki dasar hukum dan dokumen pertanahan, maka statusnya harus dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, jika terdapat penguasaan atau pembangunan yang tidak memiliki dasar hukum, pemerintah harus bertindak sesuai kewenangannya.
Jangan sampai dokumen pertanahan berbicara lain, sementara kondisi di lapangan sudah berubah total.
Pemerintah Harus Berani Membuka Peta
Masyarakat kini membutuhkan kepastian.
Bukan sekadar pernyataan.
Bukan sekadar surat.
Bukan pula sekadar klaim bahwa lahan sudah dibeli dari penggarap.
Yang dibutuhkan adalah peta resmi dan verifikasi lapangan.
ATR/BPN, PTPN 1 Regional 2, instansi kehutanan dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk memastikan status dan batas setiap bidang.
Jika terdapat bangunan wisata di dalamnya, bangunan tersebut juga harus diperiksa legalitasnya.
Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan.
Jika ternyata seluruhnya legal, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan.
Jika Sah, Tunjukkan. Jika Tidak, Tertibkan.
Prinsipnya sederhana.
Jika sah, tunjukkan dasar hukumnya.
Jika memiliki izin, tunjukkan izinnya.
Jika memiliki persetujuan pemegang HGU, jelaskan kerja samanya.
Jika bangunan memiliki PBG, pastikan legalitasnya.
Namun jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penguasaan atau pembangunan tanpa dasar hukum, pemerintah tidak boleh membiarkannya terus berkembang.
Sebab semakin lama pembangunan dibiarkan, semakin rumit pula persoalannya.
Puncak Sedang Dipertaruhkan
Puncak bukan sekadar komoditas.
Di balik setiap bidang tanah terdapat fungsi lingkungan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari berapa banyak vila yang berdiri, berapa banyak wisatawan yang datang atau berapa besar investasi yang masuk.
Harus dihitung pula berapa banyak ruang resapan yang hilang dan berapa besar risiko lingkungan yang diwariskan kepada masyarakat.
Kini pertanyaan besarnya berada di hadapan pemerintah:
Jika benar berada di atas HGU, siapa yang memberikan izin?
Jika dibeli dari petani, apa sebenarnya yang dibeli?
Jika hanya oper alih garap, bagaimana bisa menjadi dasar pembangunan wisata?
Jika masuk area BJA, bagaimana batas dan status hukumnya?
Jika merupakan hasil tukar guling kehutanan, di mana dokumen dan batas bidangnya?
Dan yang paling penting:
Apakah Puncak sedang ditata untuk kepentingan masyarakat, atau perlahan berubah menjadi kawasan bisnis melalui penguasaan lahan yang status hukumnya belum terang?
Masyarakat tidak membutuhkan pembiaran.
Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, transparansi dan keberanian pemerintah untuk menegakkan aturan secara adil.
Sebab jika tanah resapan hilang hari ini, persoalannya bukan hanya milik Puncak.
Dampaknya bisa menjadi persoalan seluruh masyarakat di kawasan hilir.
Pristiwa News menempatkan informasi mengenai status HGU, area BJA, tukar guling, oper alih garap dan legalitas pembangunan sebagai hal yang masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang. Pihak PTPN 1 Regional 2, BJA, pengelola/pengguna lahan, pemerintah daerah, ATR/BPN maupun instansi kehutanan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Catatan redaksi: Identitas narasumber yang meminta kerahasiaan tidak dipublikasikan. Keterangan narasumber merupakan informasi yang perlu diverifikasi lebih lanjut dan tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum.
Reporter || Reporter PristiwaNews
