PristiwaNews || Daerah Memikul Beban, Rakyat Menanggung Dampak, Otonomi Bukan Slogan, Keadilan Fiskal adalah Kuncinya.
BOGOR — Jumat, 11 Sept 2026, Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi melahirkan otonomi daerah, Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah pemerintah daerah masih memiliki ruang yang cukup untuk mengurus rumah tangganya sendiri ketika kemampuan fiskalnya semakin ditentukan pemerintah pusat? Pertanyaan itu menjadi pokok pembahasan dalam wawancara khusus PristiwaNews bersama tokoh muda dan aktivis lingkungan, Joe Salim.
Menurut Joe Salim, Persoalan Otonomi Daerah Saat Ini Tidak Semata-mata Berbicara Mengenai Besaran Anggaran, Melainkan Menyangkut Keadilan Pembangunan, Kualitas Demokrasi, Dan Kemampuan Negara Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Merata Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia Menilai, Ketika Ruang Fiskal Daerah Semakin Dipusatkan, Makna Otonomi Daerah Ikut Dipertaruhkan Karena Kepala Daerah Berpotensi Kehilangan Keleluasaan Mengambil Keputusan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakatnya.
DAERAH ADALAH WAJAH NEGARA
Joe menegaskan bahwa bagi masyarakat, negara hadir melalui pemerintah daerah. Ketika jalan rusak, sekolah kekurangan ruang kelas, puskesmas minim fasilitas, atau pembangunan desa tersendat, masyarakat tidak datang ke kementerian di Jakarta, melainkan kepada Kepala Desa, Camat, Bupati, Wali Kota, Hingga Gubernur. Karena itu, pemerintah daerah merupakan wajah negara yang paling dekat dengan rakyat dan menjadi pihak yang pertama dituntut menghadirkan solusi.
Namun Di Sisi Lain, Ia Menyebut Adanya Paradoks Besar. Daerah Memikul Tanggung Jawab Menyediakan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Dan Pelayanan Publik Lainnya, Tetapi Kemampuan Membiayai Seluruh Kewajiban Tersebut Sangat Bergantung Pada Keputusan Pemerintah Pusat Mengenai Kebijakan Fiskal.
DANA TRANSFER MENJADI FONDASI PEMBANGUNAN
Dalam wawancara tersebut, Joe menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa merupakan fondasi utama pembangunan di berbagai daerah. Melalui instrumen itulah pemerintah daerah membangun sekolah, memperbaiki jalan lingkungan, meningkatkan layanan kesehatan, memperkuat sektor pertanian, hingga menggerakkan perekonomian desa.
Ia mengingatkan bahwa setiap pengurangan atau penyesuaian dana transfer tidak berhenti sebagai angka dalam laporan keuangan pemerintah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui tertundanya proyek pembangunan, berkurangnya pelayanan publik, hingga dipangkasnya berbagai prioritas pembangunan daerah.
OTONOMI TERANCAM MENJADI FORMALITAS
Menanggapi arah kebijakan yang dinilai semakin tersentralisasi, Joe menyampaikan kekhawatirannya bahwa semangat desentralisasi hasil Reformasi dapat mengalami kemunduran. Indonesia yang memiliki karakter wilayah, potensi, dan kebutuhan berbeda-beda, menurutnya, tidak mungkin dibangun dengan pendekatan yang sepenuhnya seragam dari pemerintah pusat.
Ia menilai, apabila arah pembangunan dan ruang fiskal terus dipusatkan, kepala daerah memang tetap dipilih oleh rakyat, tetapi kewenangannya untuk menentukan kebijakan semakin menyempit. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi makna demokrasi lokal karena kepala daerah diminta bertanggung jawab kepada masyarakat tanpa memiliki sumber daya yang memadai.
MENGAPA BANYAK KEPALA DAERAH MEMILIH DIAM?
Joe Juga Menyoroti Minimnya Suara Kolektif Kepala Daerah Terhadap Perubahan Kebijakan Fiskal Nasional. Menurutnya, Terdapat Beberapa Faktor Yang Memengaruhi, Mulai Dari Disiplin Partai Politik, Hubungan Dengan Pemerintah Pusat, Kehati-hatian Terhadap Dinamika Hukum, Hingga Budaya Birokrasi Yang Lebih Memilih Stabilitas Dibanding Menyampaikan Kritik Secara Terbuka.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berarti daerah harus diam ketika kebijakan berpotensi merugikan masyarakat. Kritik yang disampaikan berdasarkan data justru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan dan praktik demokrasi yang sehat.
UNFUNDED MANDATE: KEWAJIBAN TANPA PENDANAAN
Joe memperkenalkan istilah unfunded mandate, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah diwajibkan menyediakan berbagai pelayanan dasar, tetapi tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Akibatnya, banyak program yang sebenarnya baik tidak mampu diwujudkan karena keterbatasan kapasitas fiskal.
Ia menegaskan bahwa pihak yang paling dirugikan dari kondisi tersebut bukanlah pemerintah, melainkan masyarakat yang membutuhkan jalan layak, sekolah berkualitas, layanan kesehatan memadai, serta perekonomian desa yang terus bergerak.
KEADILAN FISKAL SEBAGAI JALAN TENGAH
Dalam pandangannya, hubungan pemerintah pusat dan daerah harus dibangun melalui kerja sama, kepercayaan, pembagian kewenangan yang jelas, dan keadilan fiskal. Keadilan fiskal bukan berarti seluruh pendapatan negara diserahkan kepada daerah, melainkan memastikan setiap daerah memiliki kapasitas yang proporsional untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat sesuai amanat konstitusi.
Joe menambahkan bahwa negara yang kuat bukan dibangun dengan melemahkan daerah, melainkan melalui daerah yang memiliki kewenangan, pendanaan, dan kepercayaan sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat.
REFLEKSI SEJARAH DAN PESAN PENUTUP
Mengaitkan persoalan tersebut dengan sejarah Indonesia, Joe mengingatkan perdebatan antara Soekarno dan Mohammad Hatta mengenai hubungan pusat dan daerah pada masa awal pembentukan negara. Menurutnya, penerimaan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu disertai komitmen membangun hubungan yang adil antara pusat dan daerah, bukan menjadi alasan memusatkan seluruh kewenangan dan sumber daya.
Menutup wawancara, Joe Salim berpesan agar pemerintah pusat memandang daerah sebagai mitra strategis pembangunan, sementara pemerintah daerah berani menyuarakan kepentingan masyarakat, mengelola anggaran secara transparan, dan memperkuat akuntabilitas. “Negara yang besar tidak lahir dari pusat yang semakin dominan, tetapi dari daerah yang diberi kepercayaan, kewenangan, dan kemampuan untuk membangun rakyatnya sendiri,” ujarnya.
PristiwaNews | Narasumber: Joe Salim | Jurnalis: Redaktur PristiwaNews
