PristiwaNews | KABUPATEN TANGERANG – Diduga Bangunan Gedung berlokasi di desa Mekarwangi kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, disinyalir belum Mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Hal tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
Pantauan awak media di lokasi, bangunan tersebut sudah hampir rampung sekitar 80%, sedangkan izin belum terbit, Rabu (07/12/2022).
Menurut Asep Staf desa Mekarwangi baru senin (05/12) petugas Dinas (DTRB) baru meminta Shered Lokasi titik koordinat sebagai salah satu pengajuan ijin Bangunan.
“Izin nya sudah dalam proses bang, kebetulan yang ngurus orang kecamatan Cisauk pak Yumi dan pak Dedy orang DTRB ada juga notaris” Bebernya Rabu, (07/12).
Menurut salah satu Staf Desa Mekarwangi Asep selaku penaggung jawab bangunan tersebut peruntukan nya home industri (produksi pengolahan kopi) perihal izin nya sudah dalam proses yang di urus oleh pak Yumi salah satu staf kecamatan Cisauk dan pak Dedy staf dinas tata ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang.
Perlu diketahui setiap pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, pengkaji teknis, dan/atau pengguna bangunan gedung pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai sanksi administratif, yang dapat berupa:
Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.
Hingga berita ini di tayangkan awak media akan berusaha untuk konfirmasi lebih lanjut ke pemerintah terakit.(*)
