PristiwaNews | Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat kembali menyuarakan tuntutan terkait dugaan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kali ini, mereka menggelar demonstrasi jilid III di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan terhadap pimpinan Polri agar segera mengambil langkah konkret menyikapi dugaan pembiaran aktivitas tambang ilegal serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik PETI di wilayah Pasaman Barat.
Sebelum mendatangi Mabes Polri, aliansi mengaku telah dua kali menggelar aksi demonstrasi di Mapolres Pasaman Barat. Namun, mereka menilai berbagai persoalan yang disampaikan belum mendapatkan respons dan penyelesaian yang memuaskan.
Kekecewaan mahasiswa juga dipicu oleh tidak hadirnya Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., untuk menemui massa dalam dua aksi sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan minimnya ruang komunikasi antara pimpinan kepolisian dan masyarakat.
Karena itu, mahasiswa membawa persoalan tersebut ke tingkat pusat dengan mendesak Kapolri turun tangan langsung.
Lima Tuntutan, Mulai dari Pencopotan Kapolres hingga Penelusuran Aliran Dana
Dalam demonstrasi jilid III tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak Kapolri mencopot AKBP Agung Tribawanto dari jabatan Kapolres Pasaman Barat. Desakan ini berkaitan dengan dugaan pembiaran dan keterlibatan dalam aktivitas PETI selama periode Februari 2024 hingga Oktober 2026.
Kedua, meminta Divisi Propam Polri mengusut dugaan penerimaan uang yang dikenal sebagai uang payung PETI. Massa menyebut nilai uang tersebut diduga mencapai Rp3 miliar setiap bulan. Mereka meminta dugaan tersebut diperiksa secara menyeluruh dan ditindaklanjuti apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Ketiga, mendesak Bareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk rekening, transaksi keuangan, dan aset yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal maupun aliran uang payung.
Keempat, meminta Kapolri mengambil tindakan tegas untuk menghentikan seluruh kegiatan PETI di Kabupaten Pasaman Barat, termasuk aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan hutan lindung.
Kelima, mendesak aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, menetapkan tersangka apabila alat bukti telah mencukupi, serta membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam.
Siapkan Langkah ke DPR RI, Aliansi Bidik Rapat Dengar Pendapat
Selain menyampaikan tuntutan kepada Mabes Polri, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasaman Barat juga berencana membawa persoalan tersebut ke Komisi III DPR RI melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Rencana tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mendorong pengawasan legislatif terhadap penanganan dugaan PETI dan berbagai persoalan penegakan hukum di Pasaman Barat.
Dalam RDP mendatang, aliansi berencana memaparkan kronologi persoalan, tuntutan masyarakat, serta informasi dan dokumen pendukung yang telah mereka kumpulkan.
Mereka berharap Komisi III DPR RI dapat meminta penjelasan dari institusi terkait sekaligus mendorong proses pemeriksaan yang objektif dan transparan.
Menurut aliansi, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pertemuan maupun janji penanganan. Diperlukan tindakan nyata agar masyarakat memperoleh kepastian hukum.
Mahasiswa Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih
Aliansi menilai persoalan PETI di Pasaman Barat bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut kelestarian lingkungan, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Koordinator Aksi, A. Nasution, menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa ke Mabes Polri merupakan bentuk perjuangan masyarakat daerah untuk mendapatkan keadilan.
“Kami datang dari Pasaman Barat, dari daerah yang mungkin jauh dari pusat kekuasaan, tetapi suara dan aspirasi masyarakat kami tidak boleh dianggap jauh dari perhatian negara. Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar A. Nasution kepada media.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu sebelum adanya proses hukum. Namun, seluruh dugaan yang telah disampaikan harus diperiksa secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aliansi pun meminta Kapolri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Mereka berharap perjuangan melalui demonstrasi jilid III di Mabes Polri dan rencana RDP bersama Komisi III DPR RI dapat membuka jalan bagi penyelesaian persoalan PETI di Pasaman Barat.
Bagi mahasiswa, tuntutan utama mereka sederhana: penegakan hukum harus berjalan, dugaan pelanggaran harus diusut, dan keadilan tidak boleh hanya menjadi harapan masyarakat di daerah.
