PristiwaNews | Jakarta – LSM Laskar NKRI DPW Banten melakukan audiensi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk menyampaikan sejumlah persoalan serius terkait keselamatan pelayaran, kelaikan kapal, serta dugaan lemahnya pengawasan di lingkungan operasional Pelabuhan Merak, Banten.
Dalam audiensi tersebut, Laskar NKRI DPW Banten secara tegas mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan PT ASDP Merak, termasuk meminta pencopotan pimpinan yang dinilai harus bertanggung jawab atas persoalan keselamatan pelayaran.
Ketua LSM Laskar NKRI DPW Banten, Sigit Priatna Putra, menegaskan bahwa langkah dan kritik yang disampaikan organisasinya bukan muncul setelah terjadinya kecelakaan kapal. Jauh sebelum peristiwa tersebut, Laskar NKRI mengaku telah menyampaikan peringatan kepada PT ASDP Merak mengenai pentingnya keselamatan pelayaran, kondisi teknis, serta kelaikan kapal yang beroperasi.
Namun, berbagai masukan dan kritik tersebut dinilai seolah tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
“Kami ingin tegaskan, Laskar NKRI DPW Banten bersuara bukan setelah terjadi kecelakaan kapal. Sebelum itu, kami sudah mengingatkan pihak ASDP Merak terkait keselamatan pelayaran dan kelaikan kapal. Kami memiliki data dan informasi yang menurut kami cukup lengkap dan akurat. Jangan sampai suara masyarakat baru dianggap penting setelah nyawa manusia menjadi korban,” tegas Sigit Priatna Putra.
Menurut Sigit, keselamatan penumpang dan seluruh pengguna jasa penyeberangan harus menjadi prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam persoalan standar keselamatan dan kelayakan operasional kapal.
Selain persoalan keselamatan pelayaran, dalam audiensi tersebut Laskar NKRI DPW Banten juga menyoroti kegiatan istighotsah yang diselenggarakan oleh pihak ASDP Merak dan bertepatan dengan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa Laskar NKRI.
Sekretaris LSM Laskar NKRI DPW Banten, Akhmad Rizky Apriana, turut menyoroti waktu penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak ASDP.
“Secara logika, kami mempertanyakan mengapa kegiatan istighotsah harus dilaksanakan pada tanggal dan jam yang sama dengan aksi Laskar NKRI. Mengapa harus pagi hari? Kenapa tidak dilaksanakan setelah waktu Dzuhur atau sore hari? Apakah tidak ada waktu lain untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut?” ungkap Akhmad Rizky.
Pihaknya juga mempertanyakan siapa yang menginisiasi, menggerakkan, dan mengoordinasikan kegiatan tersebut hingga waktunya bertepatan dengan aksi unjuk rasa Laskar NKRI.
Akhmad Rizky mengungkapkan adanya dugaan kemungkinan keterlibatan pihak tertentu di balik penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bahkan, pihaknya mempertanyakan apakah terdapat aktor intelektual yang menginisiasi kegiatan itu dengan tujuan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi.
“Kami menduga ada pihak atau aktor intelektual di balik kegiatan tersebut. Ini perlu dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menginisiasi, siapa yang menggerakkan, dan apa tujuan sebenarnya? Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan keagamaan justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Laskar NKRI meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara objektif dan tidak berhenti pada asumsi semata.
Laskar NKRI DPW Banten menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat pengguna jasa penyeberangan Merak-Bakauheni.
Sigit meminta PT ASDP Indonesia Ferry tidak menganggap kritik dan pengawasan masyarakat sebagai bentuk permusuhan. Sebaliknya, masukan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi demi mencegah terulangnya kecelakaan pelayaran.
“Nyawa manusia adalah prioritas bagi kami. Kami tidak ingin ada lagi korban akibat persoalan yang sebenarnya dapat dicegah melalui pengawasan, perawatan, dan penerapan standar keselamatan yang benar. Jangan menunggu jatuh korban baru kemudian sibuk melakukan evaluasi,” tegas Sigit.
Laskar NKRI DPW Banten menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan meminta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry melakukan evaluasi secara transparan dan menyeluruh, serta mengambil langkah tegas terhadap jajaran pimpinan yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.
Laskar NKRI juga menegaskan bahwa desakan pencopotan pimpinan ASDP Merak merupakan bagian dari tuntutan pertanggungjawaban dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan pelayaran.
Tidak berhenti pada audiensi, LSM Laskar NKRI DPW Banten menegaskan akan terus mengawal persoalan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Merak. Dalam waktu dekat, Laskar NKRI berencana kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan sebagai bentuk tekanan moral dan kontrol sosial terhadap manajemen PT ASDP Indonesia Ferry.
Sigit Priatna Putra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut sebelum ada langkah konkret dan keseriusan dari pihak terkait dalam melakukan evaluasi.
“Kami tidak sedang mencari sensasi ataupun kepentingan jabatan. Kami sedang memperjuangkan keselamatan masyarakat. Dalam waktu dekat, Laskar NKRI akan kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kami. Kami ingin ada evaluasi nyata, pertanggungjawaban yang jelas, dan perubahan dalam pengawasan serta keselamatan pelayaran. Jangan sampai persoalan ini hanya selesai di meja audiensi,” tegas Sigit.
Sekretaris DPW Banten, Akhmad Rizky Apriana, menambahkan bahwa aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk konsistensi organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Laskar NKRI akan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Laskar NKRI, keselamatan pelayaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Sebab, satu nyawa manusia jauh lebih berharga daripada kepentingan jabatan maupun kepentingan institusi.
