PristiwaNews, Kota Tangerang – Proyek pengaspalan Jalan Pasar Lama di Kota Tangerang yang menelan biaya Rp1,6 miliar, dan memiliki panjang 430 meter diduga sarat dengan masalah.
Hal ini berdasarkan laporan dari masyarakat, berinisial FB dan Lembaga Kajian MOISS Kota Tangerang.
Dugaan Pelanggaran
Berikut adalah beberapa dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proyek tersebut:
- Tidak ada direksi keet/kantor gudang kerja.*
- Tidak ada papan nama proyek.
- Tukang tidak mengantongi sertifikat tenaga ahli pekerjaan di bidangnya.
- Pekerja tidak menggunakan APD/alat pelindung diri.
- Pekerjaan diduga tidak mengedepankan gugus kendali mutu/jaminan kualitas pekerjaan sehingga lebih rawan underperformance.
- Pekerjaan diduga tidak memperhitungkan elevasi menurunnya air ke saluran yang tepat, sehingga mengakibatkan air tergenang dan jalan cepat rusak.
- Pengawas proyek tidak pernah muncul saat pekerjaan sedang berlangsung.
Pernyataan MOISS Kota Tangerang
Fery Budi Pimpinan MOISS Kota Tangerang, menyatakan, bahwa pihaknya sangat prihatin dengan kondisi proyek tersebut. Dia menduga bahwa proyek ini tidak dikerjakan dengan profesional dan berkualitas rendah.
“Kami meminta kepada pemerintah Kota Tangerang untuk segera menyelidiki proyek ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat jika terbukti ada pelanggaran,” tegas Fery Budi.
Fery Budi juga menambahkan bahwa MOISS Kota Tangerang akan terus memantau proyek-proyek pembangunan di Kota Tangerang untuk memastikan bahwa uang negara dan pajak rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya.
Masyarakat di sekitar Jalan Pasar Lama juga berharap agar pemerintah Kota Tangerang dapat segera menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan benar dan berkualitas baik.
“Kami ingin jalan ini menjadi jalan yang nyaman dan aman untuk dilalui. Jangan sampai baru setahun sudah rusak lagi,” ujar salah satu warga.
Kasus ini menjadi sorotan penting bagi Pemerintah Kota Tangerang, untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan agar terhindar dari korupsi dan penyimpangan dana.
Masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi pelanggaran dalam proyek-proyek pembangunan di daerahnya.
