PristiwaNews l Purwakarta, – Amblas kondisi tanah dilingkungan gedung SMKN 1 Darangdan Purwakarta, akibat diguyur hujan, sudah sejak awal telah diprediksi oleh sebagian masyarakat disekitar lokasi pembangunan. bahwa lahan pembangunan gedung SMKN 1 Darangdan, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, rawan longsor.
Betapa tidak , melihat kondisi kontur tanah yang labil (gawir- sunda-red), di prediksi jika diguyur hujan maka tanah akan terkikis air hujan yang berakibat longsor. Prediksi dari masyarakat-pun akhirnya terbukti.
Pasalnya, kini gedung SMKN 1 Darangdan yang belum 100 persen rampung pengerjaannya, diduga sudah terkena longsor tanah. Akibatnya, pada beberapa bagian dinding bangunan gedung sekolah itu terlihat retak-retak.
Anehnya lagi proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang fisik tahun anggaran 2023 itu, pada pembangunan SMKN 1 Darangdan tanpa ada pembangunan tembok penahan tanah/tebing (TPT).
Patut dipertanyakan soal perencanaan awal pada proyek pembangunan SMKN 1 Darangdan, yang dikabarkan menelan dana sebesar Rp 5,1 miliar lebih. Sebab jika kondisi tanah/lahan itu tidak segera ditangani, maka dikawatirkan bangunan baru tersebut tingkat kerusakannya semakin parah .
Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi tanah bangunan tersebut rawa longsor dan harus segera diperbaiki, apalagi tanpa ada TPT, kata Ade Supriyatna , salah seorang warga setempat ,
Dia menyayangkan dengan bangunan sekolah yang dibiayai oleh anggaran negara, tapi rawan kerusakan bahkan longsor. “Perencanaan awal atas proyek yang bersumber dari DAK 2023 itu patut dipertanyakan,” tandasnya.
Ade mengaku heran, dengan gedung baru yang dibangun diatas lahan tidak rata atau gawir (sunda-red) tanpa persiapan pekerjaan TPT terlebih dulu, sehingga diduga memang tidak ada antisipasi awal sebagai upaya menahan longsoran.
Ia pun menegaskan, kami lihat pembangunan gedung baru SMKN 1 Darangdan ini terkesan dipaksakan, masa gedung sekolah dibangun diatas lahan gawir yang sangat rentan terjadi longsor,” tegas Ade
Dirinya menjelaskan, dengan kondisi lahan dan yang mudah longsor tersebut, juga patut dipertanyakan kinerja pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, jelasnya.”
