PristiwaNews, Puncak Bogor – Selasa, 22/4/2025
Karukunan Wargi Puncak (KWP) secara resmi menyampaikan petisi kepada jajaran direksi PTPN 1 Regional 2 Gunung Mas, Cisarua, Bogor. Petisi ini mencerminkan keresahan dan aspirasi masyarakat Puncak terkait ketidakjelasan pengelolaan lahan serta harapan terhadap kontribusi perusahaan dalam pembangunan sosial dan budaya setempat.
Menurut Sekretaris Jenderal KWP, Dede Rahmat, salah satu poin krusial dalam petisi tersebut adalah permintaan transparansi mengenai alih fungsi dan luasan lahan yang dikelola PTPN. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana lahan tersebut digunakan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
“Transparansi penting agar masyarakat bisa ikut mengawal pengelolaan sumber daya yang ada,” kata Dede.
Isu lain yang menjadi perhatian adalah status Kampung Naringgul, yang sempat diwacanakan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk dikembangkan sebagai kampung budaya. KWP berharap PTPN berperan aktif dalam mewujudkan rencana tersebut.
“Potensi wisata budaya di Naringgul sangat besar. Jika dikelola dengan baik, bisa membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Dede.
Sebagai langkah penguatan hubungan, KWP juga mengusulkan pembentukan forum komunikasi rutin antara masyarakat dan PTPN. Forum ini diharapkan menjadi wadah untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan menyelesaikan isu-isu terkait pengelolaan lahan serta keberlanjutan lingkungan secara terbuka.
Menambahkan hal tersebut, perwakilan KWP lainnya, Joe Salim, secara tegas mempertanyakan sejumlah hal teknis kepada pihak PTPN:
- Berapa luasan pasti lahan yang saat ini dikuasai PTPN?
- Apa tujuan dan fokus utama (core business) PTPN 1 Regional 2?
- Berapa luasan lahan yang tidak di-KSO dan digarap langsung oleh PTPN?
- Apakah data KSO yang dipublikasikan sesuai dengan kenyataan di lapangan?
Joe, menilai penting untuk mengetahui rencana jangka panjang perusahaan agar bisa menilai potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap wilayah mereka.
Menanggapi petisi tersebut, Desmanto, selaku Regional Head PTPN 1 Regional 2, memberikan respons positif. Ia menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen membangun komunikasi harmonis dengan masyarakat, karena interaksi yang sehat dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak.
“Perusahaan akan memberikan jawaban tertulis atas petisi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kejelasan posisi kami,” ungkap Desmanto.
Ia menambahkan, PTPN tidak hanya fokus pada pengelolaan usaha secara komersial, tetapi juga berupaya membangun kepercayaan dengan warga. Transparansi dan dialog dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan kebijakan perusahaan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
Melalui dialog terbuka, PTPN diharapkan dapat memahami kebutuhan warga sekaligus menjelaskan dasar dari setiap kebijakan yang diambil. Masyarakat pun diharapkan merasa dilibatkan dalam proses yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan memiliki rasa kepemilikan atas proyek-proyek yang dijalankan di wilayah mereka.
