Pristiwa News I Tulungagung – Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung gelar audensi untuk memenuhi harapan masyarakat Tulungagung
tentang peningkatan pelayanan publik di RSUD Dr. Iskak.
Hal ini dilakukan untuk peningkatan mutu dan pelayanan publik yang telah dicapainya dengan cemerlang.
Hal ini dilaksanakan dalam upaya mempertahankan prestasi target dan standar pelayanan dan mutu yang prima yang telah diperolehnya beberapa waktu yang lalu.
Walapun demikian pihak dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung dalam rangka pencapaian tupoksi tetap mendengarkan dan menerima aspirasi masyarakat Tulungagung khususnya dan pengguna jasa di lingkungan Dinas kesehatan Tulungagung pada umunya untuk merespon dan menindak lanjuti berkaitkan dengan input dari puluhan masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Asosiasi Sound Miniatur Seluruh Indonesia (Asumsi) mewakili masyarakat Tulungagung serta pihak terkait yang dilaksanakan di kantor Aula Dinas Kesehatan Tulungagung, Rabu (20/9/2023) siang.
Hadir dalam audensi di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Khasil Rohmad, pihak Polres Tulungagung dan Kepala bidang Dinas terkait, Ketua Asumsi (koordinator aksi), Perwakilan Mahasiswa serta Perwakilan Asosiasi pedagang dan Perwakilan Masyarakat Tulungagung
Beberapa hal yang disampaikan untuk ditindak lanjuti oleh pihak rumah sakit Dr Iskak Tulungagung yang disampaikan Koordinator ASUMSI Tulungagung dan pihaknya juga meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres dan Pemkab Tulungagung untuk mencegah dan memberantas dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di dinas kesehatan maupun puskesmas dan RSUD Dr Iskak serta maraknya calo-calo yang beroperasi di pelayanan publik terutama di lingkungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dikatakan lebih lanjut ASUMSI juga mengingatkan kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang pernah menjadi korban pungutan liar (Pungli) segera melaporkan ke ASUMSI atau inspektorat terkait. “Jika ada petugas dan calo-calo yang meminta uang atau pungli agar melapor harapanya
Lebih lanjut Fikri Imanullah putra kelahiran Tulungagung ini juga meminta kepada Bupati Maryoto Birowo yang masa jabatannya hampir selesai dan DPRD Kabupaten Tulungagung khususnya komisi yang membidangi agar mengevaluasi kinerja direktur RSUD dr Iskak Tulungagung untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih mutu pelayanan prima beberapa waktu yang lalu sehingga tetap terpelihara prestasinya.
Koordinator Asumsi Fikri Imanullah saat di konfirmasi kembali media ini juga mengatakan ada beberapa hal kritikan yang di sampaikan saat audensi yang di antaranya terkait permasalahan adanya calo di tempat-tempat pelayanan publik dan juga terkait perlunya pengawasan yang melekat terhadap semua pegawai dan karyawan RSU milik Pemkab Tulungagung.
Dalam kesempatan audensi tersebut Fikri Imanullah juga menyampaikan kritiknya tentang temuan yang terjadi diantaranya, pasien yang berobat pakai SKTM cukup lewat orang dekatnya direktur bisa gratis dan prosesnya mudah. “Sedangkan pasien yang pakai SKTM dan tidak ada kedekatan dengan direktur RSUD dr. Iskak, masih membayar 50 persen proses rumit,” ungkapnya
Selain itu juga dikemukakan telah terjadi korban Malpraktek oleh oknum nakes, yang dapat merusak pencapaian prestasi yang telah diraih Rumah Sakit Dr Iskak Tulungagung ASUMSI juga meminta kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tulungagung untuk mengevaluasi kinerja direktur dan jajaran dinas kesehatan maupun puskesmas bila terbukti apa yang di lakukannya berdampak buruk kepada pasien agar dicopot. “Sudah tidak layak menjadi pimpinan, karena di duga sudah menyalahkan gunakan wewenang jabatan dan juga membahayakan berkaitan malpraktek pasien,” terangnya.
Selain itu, untuk karyawan di RSUD dr Iskak maupun puskesmas, Asumsi berpendapat perlu adanya reformasi. “Reformasi terkait pelayanan di mana banyak karyawan dalam melayani pasien ataupun pengunjung faktanya di lapangan kurang ramah atau bisa di katakan arogan. Belum lagi pantauan di lapangan sering ditemui jam kerja tenaga kesehatan di puskesmas yang tidak sesuai aturan yang ada”, tutupnya.
Dilain kesempatan Direktur rumah sakit Dr Iskak Tulungagung disela sela kesibukanya dikonfirmasi tentang hasil temuan koordinator Asumsi di ruang kerjanya tidak berada ditempat.
Audiensi Di Dinkes Tulungagung buntu, ASUMSI akan gelar aksi damai Usut tuntas dugaan korupsi SKTM RSUD
Harapan masyarakat tentang perbaikan pelayanan publik di RSUD Dr. Iskak mengalami jalan buntu. Hal ini terjadi setelah puluhan masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Asosiasi Sound Miniatur Seluruh Indonesia (Asumsi) merasa kecewa terhadap Pemkab Tulungagung setelah melakukan audiensi dari pihak terkait yang dilaksanakan di kantor Aula Dinas Kesehatan Tulungagung, Rabu (20/9/2023) siang.
Hadir dalam audensi di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Khasil Rohmad, pihak Polres Tulungagung dan Kepala bidang Dinas terkait, Ketua Asumsi (koordinator aksi), Perwakilan Mahasiswa serta Perwakilan Asosiasi pedagang dan Perwakilan Masyarakat.
Ada beberapa tuntutan atau permintaan dari Asumsi di antaranya Polres dan Pemkab Tulungagung untuk memberantas dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di dinas kesehatan maupun puskesmas dan RSUD Dr Iskak serta maraknya calo-calo yang beroperasi di pelayanan publik terutama di pelayanan kesehatan masyarakat.
Kemudian untuk masyarakat yang pernah jadi korban (Pungli) segera laporkan ke Asumsi atau inspektorat terkait. “Jika ada petugas dan calo-calo yang meminta uang atau pungli agar dilaporkan pada kami,” ucap Fikri Imanullah, koordinator Asumsi.
Selain itu, Asumsi juga meminta kepada Bupati Maryoto Birowo dan DPRD mengevaluasi kinerja direktur RSUD dr Iskak Tulungagung.
Koordinator Asumsi Fikri Imanullah saat di konfirmasi kembali media ini mengatakan ada beberapa hal kritikan yang di sampaikan saat audensi yang di antaranya terkait permasalahan adanya calo di tempat-tempat pelayanan publik dan juga terkait perlunya evaluasi kinerja direktur RSU milik Pemkab Tulungagung. “Saya meminta kepada Bupati dan DPRD Tulungagung untuk mengevaluasi kinerja direktur RSUD dr. Iskak yang mana adanya dugaan anggaran 5 Milyar dari APBD yang di buat untuk mengcover masyarakat kurang mampu (SKTM). Karena diduga disalah gunakan untuk kepentingan politik,” demikian rilis yang disampaikan, Rabu (20/9/2023).
Ia mendapatkan temuan yang diantaranya, pasien yang berobat pakai SKTM cukup lewat orang dekatnya direktur bisa gratis dan prosesnya mudah. “Sedangkan pasien yang pakai SKTM dan tidak ada kedekatan dengan direktur RSUD dr. Iskak, masih membayar 50 persen proses rumit,” ungkapnya
Lebih lanjut, Fikri juga meminta kepada DPRD dan Bupati Tulungagung untuk mengalihkan anggaran SKTM di RSUD dr. Iskak untuk subsidi BPJS kelas III ucapnya
Hal tersebut dikatanya dengan maksud supaya tepat sasaran dan juga diamini kepala dinas kesehatan,” tegasnya.
Berkaitan banyaknya korban Malpraktek oleh oknum tenaga kesehatan, Asumsi juga meminta kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tulungagung untuk mengevaluasi kinerja direktur dan jajaran dinas kesehatan maupun Puskesmas bila terbukti apa yang di lakukannya berdampak buruk kepada pasien agar dicopot. “Sudah tidak layak menjadi pimpinan, karena di duga sudah menyalahkan gunakan wewenang jabatan dan juga membahayakan berkaitan malpraktek pasien,” terangnya.
Selain itu, untuk karyawan di RSUD dr Iskak maupun puskesmas, Asumsi berpendapat perlu adanya reformasi. “Reformasi terkait pelayanan di mana banyak karyawan dalam melayani pasien ataupun pengunjung kurang ramah atau bisa di katakan arogan. Belum lagi pantauan di
lapangan sering ditemui jam kerja tenaga kesehatan di puskesmas yang tidak sesuai aturan yang ada”, tutupnya.
