PristiwaNews || Ribuan Buruh Terancam PHK Massal
JAKARTA – Dampak berat menimpa industri sarang burung walet Indonesia. Sebanyak 11 perusahaan resmi terdaftar terkena suspend atau penangguhan ekspor ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak Juli 2024.
Imbasnya, ribuan buruh terancam kehilangan pekerjaan.Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN) melalui Ketua Dewan Pembina, Benny Suryo Sabath Hutapea, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan.
“Kami memohon perhatian Bapak Presiden RI atas persoalan serius yang dialami jutaan petani walet dan ribuan buruh. Suspend mendadak oleh General Administration of Customs of China (GACC) memukul perekonomian kita,” kata Benny kepada wartawan senior Gus Din, Senin (25/8/2025).
Harga Anjlok, Devisa TerpangkasSuspend ekspor ini diberlakukan dengan alasan parameter baru terkait kandungan aluminium <100mg/kg, padahal aturan itu sebelumnya tak tercantum dalam MoU protokol impor Indonesia–Tiongkok.
Indonesia sebagai produsen sarang walet terbesar dunia dengan produksi 1.900 ton per tahun, kini terpukul, Harga yang semula Rp45 juta/kg jatuh drastis menjadi Rp25 juta/kg, Kerugian diperkirakan mencapai Rp6,25 triliun per tahun, belum termasuk efek domino berupa PHK massal, lesunya UMKM, hingga terhentinya rantai pasok di daerah.
“Petani kesulitan menjual hasil panen. Pendapatan masyarakat di daerah terpukul. Jika tidak segera ada solusi, posisi Indonesia hanya jadi pengekspor bahan mentah sementara nilai tambahnya dibawa China,” lanjut Benny.
Melihat kondisi genting ini, PPSWN mengajukan tiga permintaan konkret kepada Presiden Prabowo Subianto:
1. Negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Tiongkok agar suspend segera dipulihkan.
2. Pembaharuan protokol perdagangan bilateral yang lebih adil dan saling menguntungkan.
3. Jaminan keberlanjutan ekspor walet, sekaligus dukungan penuh terhadap hilirisasi industri dalam negeri.
“Industri walet jangan sampai terpuruk. Kontribusinya besar terhadap devisa negara dan penciptaan lapangan kerja. Kami berharap Presiden memberi perhatian serius atas masalah ini,” tutup Benny Hutapea yang juga Ketua Umum Relawan Pos Gibran.
Reporter/Red
