PristiwaNews || Depok 21/10/2025
Perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan sejati belum usai. Di tengah gempuran konflik berkepanjangan, ratusan ribu warga Gaza masih menghadapi kelaparan, keterbatasan akses air bersih, dan layanan kesehatan yang kian menipis.Meski komunitas internasional mulai menunjukkan kemajuan, kenyataan di lapangan tetap pahit: penjajahan belum berakhir.
Pidato di Majelis Umum PBB, Pada September 2025, para pemimpin dunia berkumpul dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Agenda besar ini membahas isu-isu global seperti pemanasan bumi, pelemahan hukum internasional, kemunduran komitmen multilateral, hingga pelanggaran hak asasi manusia, termasuk konflik Israel – Palestina.
Di antara suara dunia Muslim, dua sosok mencuri perhatian: Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), Lana Zaki Nusseibeh.
Keduanya menjadi wajah dunia Islam dalam menanggapi situasi yang terus menelan korban di Palestina.
Dua Pendekatan: Moralitas Indonesia dan Diplomasi UEAIndonesia memilih jalur moral dan kemanusiaan, sementara UEA mengusung pendekatan politik dan diplomatik.Meski berbeda gaya, keduanya sepakat bahwa rakyat Palestina berhak hidup damai dan merdeka.
Pada Oktober 2025, Israel menandatangani perjanjian “Gencatan Senjata dan Pembebasan Tahanan” yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Namun, perjanjian itu belum sepenuhnya membawa kemenangan bagi Palestina.
“Harus ada Palestina yang merdeka, namun juga mengakui dan menjamin keamanan Israel,” Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya di PBB.
Lebih dari 150 negara kini telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.Tantangan berikutnya bagi dunia Muslim adalah memastikan bahwa pengakuan ini diikuti oleh pemberian kedaulatan penuh kepada rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
Indonesia & UEA: Dua Jalan, Satu Tujuan, Presiden Prabowo menawarkan bantuan konkret: Indonesia siap mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza serta memberikan bantuan beras bagi warga Palestina.Sementara itu, UEA berperan sebagai mediator dalam jalur diplomasi internasional.
Menteri Nusseibeh menegaskan, “UEA tetap menjadi pendonor bantuan terbesar bagi Gaza,” menandakan komitmen nyata negaranya dalam mendukung kemanusiaan.
“Solusi dua negara adalah jalan menuju perdamaian. Palestina harus berdiri sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kota.” Lana Zaki Nusseibeh, UEA.
Namun, posisi ini menimbulkan kontroversi di kalangan umat Muslim.Bagi sebagian pihak, pengakuan atas eksistensi Israel di peta politik dunia dianggap melemahkan posisi perjuangan Palestina, yang sejatinya menuntut pembebasan penuh, bukan sekadar pengakuan simbolik.
Perbedaan Sikap: Kemanusiaan vs. GeopolitikPrabowo menyoroti penderitaan warga Gaza tanpa menyebut Israel secara langsung, menegaskan bahwa “para korban tak bersalah sedang memohon untuk diselamatkan.
”Sebaliknya, Nusseibeh menyoroti bahaya ekstremisme dan pentingnya stabilitas regional.Meski begitu, UEA tetap mengecam keras serangan Israel terhadap Qatar, menyebutnya “berbahaya dan tercela,” melanggar prinsip dasar hukum internasional.
Perbedaan ini memperlihatkan ketidaksatuan sikap dunia Muslim terhadap Israel.Indonesia memilih posisi aman dan moral, sedangkan UEA menempuh jalur keras namun tetap berhitung untuk stabilitas kawasan.
Palestina: Antara Pengakuan dan Pembebasan Bagi rakyat Palestina, kemerdekaan sejati berarti menghapus sistem penjajahan dan apartheid Israel, bukan hanya memperoleh status negara di atas kertas.Mereka menuntut penghapusan pemukiman kolonial dan penghentian supremasi yang menindas mereka di tanah kelahiran sendiri.
“Ketika dunia berbicara tentang perdamaian, rakyat Palestina berbicara tentang kebebasan,” Aktivis muda di Gaza, dikutip oleh PristiwaNews.
Prabowo menekankan perdamaian antar umat keturunan Ibrahim, sementara Nusseibeh fokus pada penguatan pemerintahan Palestina dan penghentian pengepungan di Gaza. Perbedaan fokus ini memperlihatkan jarak antara diplomasi negara dan realitas rakyat Palestina, Keterbatasan Diplomasi Dunia MuslimPidato Indonesia dan UEA di PBB menunjukkan upaya baik, namun juga membongkar keterbatasan dunia Muslim.
Indonesia menonjolkan sisi moral tanpa menyinggung akar penjajahan, sementara UEA lebih menyoroti stabilitas geopolitik yang kerap mengaburkan ketimpangan.Keduanya terjebak dalam paradigma “koeksistensi damai”, yang menganggap Israel dan Palestina setara, padahal kenyataannya jauh dari itu.
Rakyat Palestina tidak membutuhkan belas kasihan atau sekadar pengakuan simbolik; mereka menuntut keadilan, pembebasan, dan penghapusan struktur kolonial.
Selama dunia masih memandang konflik ini sebagai isu diplomatik, bukan penindasan struktural, maka kemerdekaan Palestina akan tetap tertunda.Perjuangan sejati bukan sekadar berdiri di podium PBB, tetapi berada di sisi rakyat yang berjuang untuk hidup, tanah, dan martabatnya sendiri.
Oleh: Layla Azwa Nur Dzikri || Editor: Tim Redaksi Pristiwa News || Edisi: Oktober 2025
