PristiwaNews || Dipuji tidak terbang, Dihina tidak Tumbang
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga wajah kota tetap tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
Mulai dari penataan pedagang kaki lima, pengawasan ketertiban umum, pengamanan fasilitas publik, hingga penegakan Peraturan Daerah (PERDA), seluruhnya menjadi bagian dari tugas yang setiap hari dijalankan oleh Satpol PP di berbagai daerah di Indonesia.
Namun di balik tugas tersebut, Satpol PP kerap berada dalam posisi yang tidak mudah. Ketika kota terlihat bersih, tertata, dan nyaman, keberadaan mereka sering kali tidak disadari.
Sebaliknya, ketika muncul persoalan sosial seperti PKL liar, pengamen, pengemis, kemacetan, hingga pelanggaran ketertiban lainnya, Satpol PP hampir selalu menjadi pihak pertama yang disorot dan disalahkan masyarakat.
Fenomena tersebut sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM. Dalam sebuah kesempatan, ia menyoroti beratnya posisi Satpol PP sebagai aparat penegak ketertiban di daerah.
“Kalau kotanya bersih dan rapi, Satpol PP tidak akan dipuji. Tapi kalau kotanya kotor, PKL di mana-mana, pengamen banyak, pengemis banyak, yang pasti disorot Satpol PP.”
Pernyataan tersebut dinilai menggambarkan realita yang selama ini terjadi di lapangan. Sebab dalam sistem pemerintahan daerah, Satpol PP sejatinya bukan pembuat kebijakan, melainkan pelaksana tugas negara yang bekerja berdasarkan aturan, regulasi daerah, serta koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait.
Salah satu tokoh masyarakat muda di Kabupaten Bogor, Joe Salim, menilai masyarakat perlu memiliki sudut pandang yang lebih bijak dalam memahami tugas dan fungsi Satpol PP.
Menurutnya, aparat Satpol PP selama ini bekerja di posisi yang cukup berat karena harus menjalankan aturan pemerintah sekaligus berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat di lapangan.
“Masyarakat perlu memahami bahwa Satpol PP bukan pembuat kebijakan, melainkan pelaksana tugas negara di lapangan. Mereka bekerja berdasarkan aturan, surat tugas, dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Jangan sampai semua persoalan sosial langsung dibebankan kepada Satpol PP semata,” ujar Joe Salim.
Ia juga menilai bahwa keberhasilan menjaga ketertiban umum tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat pemerintah saja, melainkan membutuhkan kesadaran dan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat.
“Kalau masyarakat ingin wilayahnya tertib, nyaman, dan bersih, maka harus ada dukungan bersama terhadap penegakan aturan. Satpol PP juga manusia yang bekerja untuk menjaga ketertiban demi kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga dituntut untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Di berbagai daerah, personel Satpol PP tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan edukasi, pembinaan, hingga pendekatan sosial kepada masyarakat.
Meski sering menghadapi tekanan, kritik, bahkan hujatan di lapangan, Satpol PP tetap menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik.
Karena itu, banyak pihak berharap masyarakat dapat melihat keberadaan Satpol PP secara lebih objektif dan bijak, sebagai bagian dari aparat pemerintah yang bekerja demi kepentingan bersama.
Pada akhirnya, ketertiban sebuah kota bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan hasil dari kesadaran kolektif antara aparat dan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan nyaman untuk semua.
Reporter ||Redaktur PristiwaNews
