PristiwaNews || Tiga dinas telah digeledah KPK Agustus 2026. Ada apa dengan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bogor?
BOGOR — PristiwaNews | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada Jumat (28/8/2026), penyidik menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mencari alat bukti terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Rangkaian dugaan korupsi di Kabupaten Bogor kembali bertambah. Setelah Bappenda dan BKPSDM, kini Dinas Pendidikan masuk dalam pusaran penyidikan KPK.
Penggeledahan ini menjadi babak terbaru dari rangkaian operasi KPK yang sebelumnya telah menyasar Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dalam kurun waktu dua hari, tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Bogor telah menjadi lokasi penggeledahan penyidik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani di wilayah Kabupaten Bogor.
“Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan,” ujar Budi.
Fokus Bergeser ke Dugaan Korupsi Pengadaan
Berbeda dengan penggeledahan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perkara yang didalami di Dinas Pendidikan berfokus pada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan berbagai proses pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan. Seluruh dokumen akan ditelaah, dianalisis, dan dikonfirmasi dengan alat bukti lain guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum mengungkap jenis proyek yang sedang diselidiki, tahun anggaran, nilai pengadaan, maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Lembaga antirasuah juga belum mengumumkan adanya penetapan tersangka.
Ada Apa dengan Dinas-Dinas di Kabupaten Bogor?
Bertambahnya jumlah dinas yang digeledah memunculkan pertanyaan publik mengenai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Meski demikian, penting ditegaskan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan atau keterlibatan suatu institusi maupun individu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Fakta yang telah dikonfirmasi KPK menunjukkan penyidikan kini mencakup lebih dari satu dugaan perkara, yakni dugaan korupsi insentif pemungutan pajak dan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Perkembangan ini menandakan ruang lingkup penyidikan terus meluas.
Reporter : Joe Salim || Redaktur PristiwaNews
