PristiwaNews || Sejarah Bukan Komoditas, Suara Warga Puncak Diabaikan.
PUNCAK, BOGOR — Polemik mengenai pemanfaatan bangunan yang selama ini dikenal masyarakat sebagai Villa Bung Karno atau Villa Soekarno semakin mengemuka. Persoalannya bukan hanya mengenai aktivitas komersial, tetapi juga menyangkut status perizinan, penghormatan terhadap sejarah, serta suara masyarakat Puncak yang merasa semakin diabaikan.
Menariknya, dalam tulisan yang dipublikasikan melalui blog resmi Bobobox, pihak Bobobox sendiri menyebut bahwa lokasi tersebut memiliki sejarah sebagai Villa Soekarno dan sebelumnya pernah dikenal sebagai Riung Gunung Coffee House.
Bobobox bahkan memuat tulisan khusus mengenai “Villa Soekarno Puncak” yang mengulas jejak sejarah dan keterkaitan lokasi tersebut dengan Presiden Soekarno.
Artinya, Bobobox sendiri mengetahui dan mengakui adanya narasi sejarah yang melekat pada lokasi tersebut.
Namun justru di sinilah pertanyaan masyarakat muncul.
Sejarah Diakui, Tetapi Identitasnya Bergeser?
Jika sejarah Villa Soekarno memang diakui dan bahkan ditulis sendiri oleh Bobobox, masyarakat mempertanyakan mengapa identitas tersebut kemudian semakin tenggelam di balik branding komersial baru.
Saat ini tempat tersebut diperkenalkan dengan identitas baru sebagai bagian dari bisnis mereka.
Pertanyaannya:
Apakah sejarah Villa Soekarno benar-benar hendak dilestarikan, atau hanya dijadikan bagian dari cerita untuk memperkuat daya tarik komersial?
Salah satu warga Puncak mengatakan, masyarakat tidak mempermasalahkan perubahan nama sebagai strategi bisnis. Namun, yang dipersoalkan adalah jangan sampai nilai sejarah hanya digunakan ketika menguntungkan secara komersial.
“Kalau sejarahnya bisa dijadikan cerita untuk menarik pengunjung, tentu sejarah itu dianggap penting. Tetapi ketika masyarakat meminta sejarah tersebut dihormati dan dilindungi, jangan sampai justru dianggap tidak penting.”
Soal Izin Juga Dipertanyakan
Pertanyaan lain yang tidak kalah penting berkaitan dengan perubahan fungsi bangunan dari hunian menjadi bangunan komersial.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, salah satu perwakilan Bobobox disebut pernah menyampaikan bahwa pada saat itu pihaknya belum mengantongi izin atau perubahan peruntukan bangunan dari hunian menjadi komersial.
Pernyataan tersebut tentu perlu mendapatkan penjelasan terbaru secara terbuka.
Jika izin tersebut kini sudah diterbitkan, masyarakat berhak mengetahui:
Kapan izin diterbitkan?
Apa dasar perubahan peruntukannya?
Apakah seluruh persyaratan tata ruang dan bangunan telah dipenuhi?
Bagaimana dengan aspek lingkungan?
Dan yang paling penting:
Apakah aturan yang sama juga berlaku bagi masyarakat biasa?
Pertanyaan ini muncul karena dalam konteks pengembangan kawasan tersebut turut disebut adanya keterlibatan sejumlah tokoh besar, termasuk Menteri Kebudayaan Fadli Zon, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang disebut sebagai salah satu investor Bobobox, serta CEO Bobobox Indra Gunawan.
Masyarakat tidak menuduh telah terjadi intervensi atau permainan perizinan.
Namun justru karena menyangkut nama-nama besar, transparansi menjadi semakin penting.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tapi kalau izinnya sudah lengkap, ya tunjukkan. Kalau belum, jelaskan. Jangan sampai masyarakat kecil harus berjuang panjang mengurus izin, sementara perusahaan besar mendapatkan kemudahan karena punya akses kepada orang-orang penting.”
Jangan Sampai Ada Dua Standar
Kekhawatiran masyarakat Puncak bukan tanpa alasan.
Selama ini warga terus berhadapan dengan berbagai persoalan pembangunan, tata ruang, lingkungan, kemacetan, air, hingga perubahan fungsi lahan.
Karena itu, mereka meminta pemerintah menunjukkan bahwa aturan berlaku sama kepada siapa pun.
“Kami hanya ingin satu standar. Jangan ada aturan yang keras untuk rakyat kecil tetapi menjadi lunak ketika berhadapan dengan investor besar. Kalau semuanya legal, masyarakat tentu bisa menerima. Yang kami minta adalah keterbukaan.”
Masyarakat Puncak Mulai Merasa Tidak Dianggap
Sejumlah warga mengaku mulai merasa bahwa aspirasi mereka tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya.
“Kami bukan anti-investasi. Kami bukan anti-cafe. Kami hanya tidak ingin Puncak dipandang sebagai tempat untuk mencari keuntungan semata. Di sini ada masyarakat, ada lingkungan, dan ada sejarah.”
Warga lainnya menambahkan:
“Kami tinggal di Puncak dan kami yang akan merasakan dampaknya. Kalau terjadi masalah lingkungan, air, kemacetan atau perubahan kawasan, masyarakat juga yang menanggung. Jadi wajar kalau kami ingin dilibatkan.”
Seorang tokoh masyarakat bahkan menyampaikan peringatan:
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima ketika keputusan sudah dibuat. Kalau aspirasi sudah disampaikan tetapi kegiatan tetap berjalan tanpa penjelasan yang terbuka, wajar kalau masyarakat merasa tidak dianggap.”
Sejarah Bung Karno Jangan Hanya Menjadi Branding
Pada akhirnya, persoalan Villa Bung Karno bukan sekadar tentang sebuah cafe.
Ini menyangkut bagaimana sebuah tempat yang memiliki cerita sejarah diperlakukan ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis.
Jika sejarah Villa Soekarno memang diakui, maka masyarakat meminta sejarah tersebut tidak berhenti sebagai tulisan di blog perusahaan.
Sejarah harus dihormati.
Identitasnya harus dijaga.
Masyarakat harus dilibatkan.
Dan pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan komersial tidak mengalahkan kepentingan publik.
Sebab sejarah Bung Karno bukan milik sebuah perusahaan.
Sejarah Bung Karno adalah bagian dari ingatan bangsa Indonesia.
Kini pertanyaan masyarakat Puncak semakin jelas:
Apakah Villa Soekarno sedang dilestarikan, atau sejarahnya sedang dikemas menjadi komoditas bisnis?
Dan satu pertanyaan lain yang jauh lebih sensitif:
Jika masyarakat biasa harus tunduk pada aturan dan proses perizinan yang ketat, apakah standar yang sama benar-benar berlaku ketika yang berada di belakang sebuah usaha adalah perusahaan besar, investor, dan tokoh-tokoh yang memiliki akses kepada kekuasaan?
Masyarakat tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya meminta keadilan, transparansi, dan agar suara Puncak tidak kembali diabaikan.
Reporter || Redaktur PristiwaNews
