PristiwaNews || Menyoal Validitas Jurnalistik Pemberitaan Aksi Petisi26
BOGOR – Selasa, 28 sept 2026, Ada persoalan serius yang patut diuji dari pemberitaan Harian Tribun Nasional berjudul “Demo Depan DPRD Kabupaten Bogor Diduga Diatur & Dibiayai — Uang Dalam Koper Coklat Dibawa Oknum Wartawan”.
Persoalannya tentu bukan karena media tidak boleh mengkritik Petisi26, bukan pula karena aksi masyarakat harus kebal dari sorotan. Justru sebaliknya, Petisi26 siap diuji, dikritik, dikonfirmasi, bahkan dibantah apabila memang terdapat kekeliruan fakta.
Tetapi, ada batas profesionalisme yang tidak boleh dilewati: ketika sebuah adegan satire di lapangan ditarik menjadi narasi besar mengenai “demo diatur dan dibiayai”, sementara konteks paling mendasar dari adegan tersebut justru diabaikan secara tidak proporsional.
Di sinilah publik berhak bertanya: Apakah sebuah properti satire cukup menjadi dasar untuk membangun dugaan pendanaan sebuah aksi? Ataukah seorang wartawan seharusnya berhenti sejenak, melakukan verifikasi, dan mencari tahu apa isi sebenarnya di dalam koper tersebut?
Berdasarkan penjelasan Petisi26, koper dan uang yang dibawa dalam aksi tersebut murni merupakan properti internal yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Poin krusialnya adalah:
- Uang tersebut adalah uang mainan.
- Bukan uang hasil transaksi komersial.
- Bukan uang untuk membayar massa aksi.
- Bukan bukti adanya aliran dana ilegal.
- Bukan pula indikator otomatis bahwa aksi tersebut ditunggangi pihak tertentu.
Uang mainan itu digunakan untuk memperkuat adegan teatrikal sebagai bentuk sindiran terhadap persoalan korupsi di Kabupaten Bogor. Lantas, pertanyaannya, apakah wartawan penulis berita telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Petisi26?
Jika sudah, mengapa konteks bahwa itu adalah properti satire tidak menjadi bagian penting dalam berita? Jika belum, atas dasar apa dugaan pendanaan begitu cepat disimpulkan ke ruang publik?
Di sinilah kualitas proses jurnalistik patut dipertanyakan. Sebab, tugas utama wartawan bukan sekadar merekam apa yang tampak di depan lensa kamera, melainkan mencari tahu kebenaran di balik visual tersebut.
Petisi26 memang sengaja menggunakan simbol-simbol teatrikal: koper, uang mainan, dan ragam atribut satire lainnya. Semua dirancang agar kritik terhadap korupsi tersampaikan secara visual dan mudah ditangkap publik.
Namun, ketika properti tersebut diberitakan seolah-olah menjadi bukti sahih aliran dana, pertanyaannya menjadi mendasar:
- Di mana bukti uang aslinya?
- Bagaimana transaksi pembayarannya dilakukan?
- Siapa pihak pemberi dan siapa penerimanya?
- Berapa nominal transaksinya dan kapan waktunya?
Jika pertanyaan-pertanyaan dasar ini belum terjawab, dari mana konstruksi “demo diatur dan dibiayai” dibangun? Apakah dari dokumen valid, keterangan narasumber yang kredibel, hasil investigasi mendalam, atau semata-mata dari asumsi visual di lapangan? Antara melihat sebuah koper dan membuktikan adanya pendanaan, terdapat jurang verifikasi yang tidak kecil.
Ini bukan bentuk serangan terhadap profesi kewartawanan, melainkan koreksi terhadap standar kerja jurnalistik. Sebuah media tentu berhak memiliki hipotesis, tetapi hipotesis wajib diuji dan diverifikasi secara ketat sebelum melahirkan kesimpulan di muka publik.
Jika proses peliputan hanya sebatas: melihat koper \rightarrow melihat uang \rightarrow berasumsi uang itu asli \rightarrow menduga ada pembiayaan \rightarrow menyimpulkan aksi diatur, maka proses verifikasinya patut dipertanyakan.
Selain itu, pertanyaan etis lain turut mencuat: Bagaimana Harian Tribun Nasional bisa mengetahui dan meliput adegan tersebut secara spesifik? Apakah murni inisiatif peliputan di lapangan, ataukah ada pihak tertentu yang memberikan informasi awal dan mengarahkan wartawan dari Harian Tribun Nasional?
Ada kemungkinan lain yang perlu diuji secara objektif: Apakah ada pihak tertentu yang merasa terpojok oleh substansi kritik antikorupsi Petisi26, sehingga berupaya mengalihkan perhatian publik ke isu koper dan uang mainan?
Pertanyaan ini bukan sebuah vonis bersalah, melainkan ruang uji transparansi—baik bagi Petisi26 maupun bagi dapur redaksi Harian Tribun Nasional. Publik berhak mengetahui bagaimana sebuah informasi diproduksi agar tidak terjebak pada pembentukan opini yang keliru.
Pada akhirnya, properti tetaplah properti. Uang mainan tidak akan berubah menjadi uang transaksi hanya karena bentuknya menyerupai aslinya. Jurnalisme yang baik tidak boleh berhenti pada apa yang tampak permukaan.
Ruang publik layak mendebbatkan substansi persoalan korupsi yang disuarakan, bukan terjebak dalam pengalihan isu properti teatrikal. Yang harus dimenangkan dalam setiap produk jurnalistik bukanlah kecepatan asupan asumsi, melainkan kebenaran fakta.
PRISTIWANEWS — Mengawal Fakta, Mengawal Kepentingan Publik.
Reporter || Redaktur PristiwaNews
