PristiwaNew l Cianjur
Proyek rekonstruksi jalan ruas Cikadu – Simpang Pancuh Tilu – Simpang Muara Cikadu senilai Rp.71 Miliar yang dikelola UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 1 Kabupaten Cianjur menuai sorotan tajam.
Pasalnya, meski dibangun dengan anggaran sangat besar mencapai Rp71.867.111.394,00 bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, pekerjaan di lapangan dinilai tidak memenuhi standar teknis dan hanya menjadi ajang pembagian keuntungan atau “bancakan”.
Berdasarkan data kontrak nomor 9891/PUR.12.01.02/1.0031/SP/UPTD-PJ2WPI tertanggal 07 April 2026, pekerjaan ini dilaksanakan oleh penyedia jasa PT Trie Mukty Pertama Putra dengan masa pelaksanaan selama 260 hari kalender dan masa pemeliharaan 365 hari kalender.
Pengawasan proyek diserahkan kepada Konsultan Pengawas PT Cipta Multi Kreasi KSO dan PT Dimensi Ronakon.
Dari , pantauan tim media ini di lokasi proyek, tepatnya di Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, mengidikasikan adanya dugaan pelanggaran prosedur yang serius.
Betapa tidak ! Bahan bangunan berupa pasir dan batu yang digunakan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.
Alih-alih menggunakan bahan standar sesuai ketentuan, pihak pelaksana diketahui mengambil pasir dan batu langsung dari sungai serta kali yang berada di sekitar lokasi proyek. Bahan tersebut disuplai oleh pengusaha lokal yang berskala kecil di wilayah Kecamatan Cikadu.
Beberapa pengusaha lokal yang menjadi pemasok bahan tersebut bahkan mengakui secara terang-terangan bahwa material yang mereka jual digunakan untuk proyek rekonstruksi jalan senilai puluhan miliar rupiah itu.
”Kami ambil pasir dan batu dari sungai dekat sini saja, lalu dijual ke proyek”. Diduga Pihak PT Trie Mukty Pertama Putra yang memimpin pekerjaan ini menyetujui penggunaan bahan dari kami meski tahu kualitasnya tidak standar ungkap salah satu pengusaha pemasok lokal yang enggan disebutkan identitasnya.
Dugaan ini semakin menguatkan isu bahwa proyek bernilai fantastis tersebut justru dijadikan ajang bancakan oleh oknum-oknum tertentu.
Penggunaan bahan material asal sungai tanpa pengujian mutu dikhawatirkan akan membuat jalan cepat rusak, tidak awet, dan menghambat akses masyarakat setempat dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan 1 maupun konsultan pengawas belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan spesifikasi bahan dan pelaksanaan proyek ini.
Masyarakat berharap aparat pengawasan terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan investigasi menyeluruh demi menjamin keadilan serta penggunaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel.
DiMedsos KDM tak henti menyerukan Manfaat Pajak
Infrastruktur jalan bukan sekadar hamparan aspal dan beton. Lebih dari itu, jalan merupakan urat nadi yang menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan. Keberadaan jalan yang layak menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.
Kondisi geografis yang menantang kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan mobilitas yang lancar, terutama di wilayah dengan kontur medan yang sulit dijangkau.
Komitmen Pemerintah: Proyek Rekonstruksi Jalan Strategis
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah konkret melalui proyek rekonstruksi jalan strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah, yakni Cikadu, Kimpang Pencutilu, hingga Kimpang Muara Cikadu.
Proyek ini mencakup penanganan jalan sepanjang 16,172 kilometer , yang melintasi medan dengan tingkat kesulitan tinggi. Untuk merealisasikan pembangunan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan nilai kontrak mencapai Rp71.867.000.000 .
Pengerjaan dilakukan dengan mengedepankan standar kualitas terbaik, guna memastikan ketahanan jalan dalam jangka panjang serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna.
Seiring dimulainya proses rekonstruksi, harapan baru pun muncul bagi masyarakat di wilayah tersebut. Peningkatan kualitas jalan diproyeksikan memberikan berbagai manfaat signifikan, di antaranya:
1. Mempersingkat waktu tempuh ,
sehingga mobilitas menjadi lebih
efisien
2. Percepatan distribusi hasil pertanian ,
yang berdampak langsung pada
perekonomian lokal
3. Penurunan biaya logistik , sehingga
meningkatkan daya saing produk
daerah
4. Kemudahan akses ke layanan
kesehatan dan pendidikan , yang
sebelumnya sulit dijangkau
Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, konektivitas antarwilayah akan semakin kuat dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.(*)
Via reporter : Arman
