PristiwaNews | TANGERANG – Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Kerja (Raker) yang dirangkaikan dengan diskusi publik mengenai bahaya teknologi deepfake.
Acara yang berlangsung interaktif ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang sebagai pembicara utama untuk membedah tantangan digital di era keterbukaan informasi.
Berlokasi di kawasan puncak Bogor, kegiatan raker ini turut di hadiri oleh Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah dan Tasripin Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) serta Sudirman Indra selaku penggagas Bank Air. Jum’at 18/09/26.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menangkal penyebaran konten manipulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) tersebut.
Menurutnya, teknologi deepfake berpotensi memicu disinformasi di tengah masyarakat jika tidak diantisipasi dengan literasi digital yang kuat.
”Kehadiran teknologi deepfake ini menjadi tantangan baru bagi kita semua. Saya berharap KWRI bisa menjadi agen serta memiliki peran krusial sebagai benteng pertahanan informasi demi menjaga kondusivitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Ketua DPRD dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa tema ini sengaja diangkat dalam raker guna meningkatkan kompetensi dan kewaspadaan para jurnalis.
”Melalui diskusi ini, diharapkan wartawan yang tergabung dalam KWRI mampu mengidentifikasi produk informasi palsu dan tetap menyajikan berita yang akurat serta kredibel bagi masyarakat,” ujarnya.
Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi KWRI harus mampu menguasai nomenklatur di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah strategis ini dinilai krusial agar organisasi jurnalistik tersebut dapat berkembang lebih profesional dan berintegritas dalam menjalankan roda organisasinya.
Menurutnya, pemahaman yang mendalam terhadap struktur, program kerja, dan tata bahasa birokrasi di setiap dinas akan meningkatkan kualitas jurnalisme yang diusung oleh anggota KWRI.
”KWRI tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton. Kita harus mampu menguasai dan memahami nomenklatur yang ada di setiap OPD. Ini adalah kunci agar kita bisa bergerak lebih profesional, kritis, dan kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara terukur serta substantif,” tegas Subandi Musbah.
Subandi juga menambahkan bahwa penguasaan nomenklatur ini akan memudahkan para jurnalis dalam melakukan fungsi kontrol sosial serta advokasi publik. Dengan memahami detail teknis program di pemerintahan, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh anggota KWRI dipastikan akan lebih berbobot, akurat, dan edukatif bagi masyarakat.
”Ke depan, KWRI berkomitmen untuk terus mengadakan pembinaan dan pelatihan internal guna memperluas wawasan para anggotanya, sekaligus memperkuat posisi KWRI sebagai salah satu organisasi pers yang disegani dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.” pungkasnya.
Rapat kerja ini diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD Kabupaten Tangerang dan KWRI untuk terus mendorong program edukasi literasi digital dan menyebarkan informasi yang konstruktif bagi masyarakat luas.
Red / Amru
